Profil Kabupaten Bekasi

Dalam tulisan kali ini penulis akan menjelaskan mengenai profil beserta permasalahan umum yang sering terjadi di beberapa kecamatan dalam kabupaten Bekasi berikut solusi yang diperkirakan dapat meminimalkan efek samping dari permasalahan-permasalahan tersebut.

1. Sejarah Kabupaten Bekasi

Dalam catatan sejarah, nama "Bekasi" memiliki arti dan nilai sejarah yang khas. Menurut Poerbatjaraka, seorang ahli bahasa Sansekerta dan Jawa Kuno - Asal mula kata Bekasi, secara filosofis, berasal dari kata Chandrabhaga. Chandra berarti "bulan" (dalam bahasa Jawa Kuno, sama dengan kata Sasi) dan Bhaga berarti "bagian". Jadi, secara etimologis kata Chandrabhaga berarti bagian dari bulan. Kata Chandrabhaga berubah menjadi Bhagasasi yang pengucapannya sering disingkat
menjadi Bhagasi. Kata Bhagasi ini dalam pelafalan bahasa Belanda seringkali ditulis "Bacassie" kemudian berubah menjadi Bekasi hingga kini. Bekasi dikenal sebagai "Bumi Patriot", yakni sebuah daerah yang dijaga oleh para pembela tanah air. Mereka berjuang disini sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan negeri tercinta dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ballada kepahlawanan tersebut tertulis dengan jelas dalam setiap bait guratan puisi heroik Pujangga Besar Chairil Anwar yang berjudul "Krawang - Bekasi". Kini, Kabupaten Bekasi di usianya yang ke-57 tahun, banyak perubahan yang telah terjadi dari masa ke masa.
Sejarah terbentuknya Kabupaten Bekasi dimulai dengan dibentuknya "Panitia Amanat Rakyat Bekasi" yang dipelopori R. Supardi, M. Hasibuan, KH. Noer Alie, Namin, Aminudin dan Marzuki Urmaini, yang menentang keberadaan RIS- Pasundan dan menuntut berdirinya kembali Negara Kesatuan RI. Selanjutnya diadakan Rapat Raksasa di Alun-alun Bekasi yang dihadiri oleh sekitar 40.000 orang rakyat Bekasi pada tanggal 17 Pebruari 1950. Menyampaikan tuntutan Rakyat Bekasi yang berbunyi : (1) Penyerahan kekuasaan Pemerintah Federal kepada Republik Indonesia, (2) Pengembalian seluruh Jawa Barat kepada Negara Republik Indonesia, (3) Tidak mengakui lagi adanya pemerintahan di daerah Bekasi, selain Pemerintahan Republik Indonesia, (4) Menuntut kepada Pemerintah agar nama Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi. Upaya para pemimpin Panitia Amanat Rakyat Bekasi untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak terus dilakukan. Diantaranya mendekati para pemimpin Masjumi, tokoh militer (Mayor Lukas Kustaryo dan Moh. Moefreini Mukmin) di Jakarta. Pengajuan usul dilakukan tiga kali antara bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 1950 hingga akhirnya setelah dibicarakan dengan DPR RIS, dan Mohammad Hatta menyetujuim penggantian nama "Kabupaten Jatinegara" menjadi "Kabupaten Bekasi ". Persetujuan pembentukan Kabupaten Bekasi semakin kuat setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1950. Kabupaten Bekasi secara resmi dibentuk dan ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Kabupaten Bekasi. Selanjutnya pada tanggal 2 April 1960 Pusat Pemda Bekasi semula dipusatkan di Jatinegara (sekarang Markas Kodim 0505 Jayakarta, Jakarta) dipindahkan ke gedung baru Mustika Pura Kantor Pemda Bekasi yang terletak di Bekasi Kaum JI. Jr. H. Juanda.

2. Infrastruktur Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perekonomian sebagai berikut:

a. Fasilitas pasar tradisional, pusat-pusat perbelanjaan, dan sentra perdagangan,
b. Transportasi terpadu (akses jalan dan angkutan umum, kereta api, sarana angkutan air serta pelabuhan),
c. Perumahan dan ruko,
d. Fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan untuk mencetak SDM berkualitas,
dan beberapa prasarana lain baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun sudah beroperasi.

3. Masalah Umum

Masalah umum yang menjadi perhatian serius bagai pemerintah daerah kabupaten Bekasi antara lain:

a. Politik
Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) terutama kepala desa sering menimbulkan konflik horizontal antara sesama pendukung calon kepala daerah karena adanya tradisi "bela kampung" atau dukungan fanatisme sempit oleh masyarakat setempat yang mendukung salah satu calon kepala daerah.

b. Ekonomi
1. Kesenjangan ekonomi antara masyarakat ekonomi menengah ke atas dengan masyarakat kelas bawah cukup besar dikarenakan kurangnya inisiatif pemerintah daerah untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat golongan miskin.
2. Sektor transportasi yang memprihatinkan dengan banyaknya akses jalan raya yang mengalami kerusakan dan berlubang sehingga menyulitkan distribusi barang dan jasa kepada konsumen.
3. Daerah industri yang kurang dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan industri sehingga menimbulkan tingkat penggangguran yang tinggi dari kelompok masyarakat yang tinggal di tengah-tengah kawasan industri.
4. Banyaknya jumlah pendatang dari luar daerah karena arus urbanisasi mempengaruhi siklus ekonomi mikro dan perputaran uang secara radikal.

c. Sosial Budaya
1. Adanya kegiatan peribadatan terselubung di mana pendatang yang menetap di tengah-tengah pemukiman warga menyelenggarakan kegiatan peribadatan di rumah mereka tanpa persetujuan dari ketua wilayah setempat.
2. Penegakan hukum yang masih lemah, ditandai dengan aktivitas tindak kejahatan dan kriminal seperti premanisme, pencurian, perjudian dan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat.
3. Banjir tahunan yang sering menimpa beberapa kecamatan yang berpotensi menimbulkan konflik mengenai tanggul sungai.
4. Sarana kesehatan yang belum memadai berpeluang menimbulkan endemi penyakit tertentu yang menurunkan produktivitas masyarakat.

4. Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas di atas, penulis mencoba mengajukan beberapa strategi yang diperkirakan dapat meminimalisir efek samping dari permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut:

a. Mengurangi arus urbanisasi dengan pendataan yang diikuti upaya pengendalian jumlah penduduk.
b. Pemberian insentif dari pemerintah daerah bagi masyarakat miskin untuk menyediakan lapangan kerja baru atau disediakan dalam bentuk modal wirausaha.
c. Kebijakan industri yang dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat untuk mengurangi jumlah pengangguran terbuka.
d. Perbaikan sektor transportasi dan penambahan sarana angkutan umum terpadu untuk memaksimalkan potensi distribusi barang dan jasa ke seluruh wilayah dengan merata.
e. Perbaikan sarana kesehatan dan penambahan unit-unit terpadu yang tanggap terhadap penyebaran penyakit.
f. Penjaminan keamanan lingkungan dan kontrol terhadap aktivitas masyarakat untuk mengurangi dampak ajaran terselubung yang menyimpang dari ajaran yang berlaku secara umum dan meresahkan warga.

Demikian bahasan dari penulis tentang kabupaten Bekasi, semoga informasi yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Sumber artikel:
http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jabar/bekasi.pdf
http://www.ahmadheryawan.com/lintas-kabupaten-kota/kabupaten-bekasi/6575-kab-bekasi-simpan-banyak-potensi.pdf
http://www.dissos.jabarprov.go.id/SITUS%20PRBS/modul01/Kabupaten_Bekasi/Kajian%20Kab%20Bekasi%20PDF.pdf
http://www.arsip.net/id/link.php?lh=UF0ACQ8BU1ID